Karang Taruna

1. Pengertian Karang Taruna

Berdasarkan PERMENSOS RI Nomor 25 Tahun 2019 Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 poin nomor 1 karang taruna adalah Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk
mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

2. Anggota Karang Taruna

Berdasarkan PERMENSOS RI Nomor 25 Tahun 2019 Bab III tentang Keanggotaan dan Kepengurusan Pasal 18 disebutkan bahwa,

(1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.

(2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat desa atau kelurahan.

(3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

3. Fungsi Karang Taruna

Beberapa fungsi umum yang menjadi dasar terbentuknya Karang Taruna diatur pada PERMENSOS RI Nomor 25 Tahun 2019 Bab II tentang Status, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 7 yaitu:

a. administrasi dan manajerial;
b. fasilitasi;
c. mediasi;
d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
f. advokasi sosial;
g. motivasi;
h. pendampingan; dan
i. pelopor

4. Tugas Karang Taruna

Karang Taruna memiliki beberapa tugas yang harus dijalankan oleh organisasi ini. Tugas tersebut diatur pada PERMENSOS RI Nomor 25 Tahun 2019 Bab II tentang Status, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 6 yaitu:

(1) Karang Taruna memiliki tugas:
a. mengembangkan potensi generasi muda dan
masyarakat; dan
b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan
permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan
sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial
serta program prioritas nasional.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah
kabupaten/kota, Kecamatan, Desa atau Kelurahan, potensi
sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau
masyarakat.