PERDES Kewenangan Desa

PERATURAN DESA TUNJUNGREJO

NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN PATI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUNJUNGREJO

 

Menimbang    :   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Bupati Pati Nomor 94 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pati, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pati;

Mengingat      :

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  7. Peraturan Bupati Pati Nomor 94 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pati.

 

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUNJUNGREJO

dan

KEPALA DESA TUNJUNGREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan   :   PERATURAN DESA TUNJUNGREJO TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

 

BAB 1

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah KabupatenPati.
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  3. Bupati adalah Bupati Pati.
  4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
  5. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.
  8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hakasal-usul, kewenangan local berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

 

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah dalam rangka mengatur, membagi dan menegaskan kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

PASAL 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. pelaksanaan Pembangunan Desa;

c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan

d. pemberdayaan masyarakat Desa.

 

BAB III

KEWENANGAN DESA BERBERDASARKAN HAK ASAL USUL

PASAL 4

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul, antara lain:

a. Merupakan warisan sepanjang masih hidup;

b. Sesuai perkembangan masyarakat; dan

c. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PASAL 5

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,terdiri atas:

a. pembinaan kelembagaan masyarakat;

b. pengelolaan tanah kas desa; dan

c. pengembangan peran masyarakat desa;

PASAL 6

Kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul , meliputi:

a. pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan seni budaya setempat; dan

b. peringatan dan perayaan hari besar adat istiadat setempat;

c. Penataan kelembagaan tradisi desa, seperti: Ladu, Modin, juru kunci makam/ punden, penjaga balai desa, dan penjaga masjid;

d. Penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;

e. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;

f. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;

g. Pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;

h. Pengelolaan kekayaan dan aset desa;

i. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat;

j. Pemakaman dan petilasan; dan

k. Pembinaan rembug-rembug desa.

 

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

PASAL 7

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, antara lain:

a. sesuai kepentingan masyarakat desa;

b. telah dijalankan oleh desa;

c. mampu dan efektif dijalankan oleh desa;

d. muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa; dan

e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke desa.

PASAL 8

kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputu:

a. pengelolaan jaringan irigasi;

b. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;

c. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;

d. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;

e. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;

f. pengelolaan air minum berskala desa; dan

g. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

PASAL 9

Selain kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, kewenangan lokal berskala desa, meliputi:

a. Kewenangan lokal berskala desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;

b. Kewenangan lokal berskala desa di bidang pelaksanaan pembangunan desa;

c. Kewenangan lokal berskala desa di bidang pembinaan kemasyarakatan desa;

d. Kewenangan lokal berskala desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa;

PASAL 10

Kewenangan lokal berskala desa lainnya di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, yaitu :

a. Pengukuran, pelacakan, dan sketsa peta batas desa;

b. Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;

c. Pendataan dan pengelolaan data statistik desa;

d. Penetapan organisasi Pemerintah Desa;

e. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

f.  Pelaksanaan kerjasama antar desa;

g. Pengelolaan aset milik desa;

h. Pengelolaan arsip desa;

i. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);

j. Rembug desa; dan

k. Pengembangan potensi desa.

PASAL 11

Kewenangan lokal berskala desa lainnya di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, yaitu :

a. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa;

b. Pembangunan dan pengembangan potensi unggulan desa;

c. Pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan teknologi tepat guna;

d. Pengelolaan lumbung desa; dan

e. Pembangunan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa.

PASAL 12

Kewenangan lokal berskala desa lainnya di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, yaitu :

a. Pembinaan keamanan, ketertiban, kerukunan dan ketenteraman wilayah dan masyarakat desa;

b. Penanganan konflik dan penyelesaian permasalahan di desa; dan

c. Pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat desa.

PASAL 13

Kewenangan lokal berskala desa lainnya di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, yaitu :

a. fasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat desa;

b. pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat desa; dan

c. peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan di desa.

 

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

PASAL 14

1) Camat memfasilitasi penetapan kewenangan desa.

2) Camat melaksanakan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan kewenangan desa di wilayah masing-masing.

3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

4) Dalam hal terdapat penetapan dan pelaksanaan kewenangan desa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Camat melaporkan kepada Bupati.

PASAL 15

1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat.

2) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati dalam menyusun kebijakan penataan kewenangan Desa.

BAB VI

PEMBIAYAAN

PASAL 16

Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/ atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 17

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturanperundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 18

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDesa dengan penempatannya dalam Berita Desa.

 

Ditetapkan di Tunjungrejo

Pada Tanggal        Agustus  2021

KEPALA DESA,

MOCHAMMAD ALI ZUHDI, ST.